IMG_4020
Foto saat kegiatan bimtek  sedang berlangsung

 

Gorontalo [Macarita-] Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kota Gorontalo menggelar bimbingan teknisi (Bimtek) di hotel Maqna yang berada di Jalan Botituhe No. 88. Kota Gorontalo. Bimtek ini dilakukan selama 2 hari, 12 – 13 November 2017, yang diikuti sebanyak 150 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),panitia Pemungutan suara (PPS), dari 50 Kelurahan yang ada di kota Gorontalo.

Senin, (13/11/17), Nampak dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak anggota PPK PPS yang datang terlambat, ini komentar Lapandri Ilahude, selaku pemateri Bimtek KPU Kota Gorontalo “Karna ini awal, kita bisa memaklumi kegiatan, karena lebih dari separuh ini orang baru, kemudian awal, ini awal bimtek, kemudian juga baru kelembagaan (pelasanaan secara lembaga)”, tuturnya. Namun hal ini bukan menjadi alasan bagi anggota PPK PPS baru untuk tidak disiplin waktu, “Kita bisa memaklumi itu karna ini baru awal penyesuaian, tapi kedepan mungkin kita akan lebih tegas tentang hal ini” Tutur Lapandri Ilahude.

Kegiatan bimtek ini tujukan kepada anggota PPS PPK agar bersikap profesionalitas dalam menyongsong pemilihan Walikota Gorontalo tahun 2018.“ Profesionalitas dalam mempertahankan netralitas dan indepedensi, jangan memobilisasi masa untuk memilih si A atau si B” Ujar Lapandri Ilahude sebagai pemateri juga selaku Anggota KPU Kota Gorontalo / Divisi partisipasi masyarakatdan SDM, didepan seluruh peserta PPK PPS Senin (13/11/17).

Lapandri ILahude, dalam wawancara juga menegaskan bahwa setiap anggota PPK PPS harus bersikap Profesional “Kita (Anggota PPK PPS) Benar-benar netral tidak berafeliasi dengan partai politik maupun bakal calon. Itu dipastikan juga idepedensi netralitas dan………….. kedua, memastikan kemandirian penyelenggara tingkat……, supaya tidak mudah diintimidasi walaupun ada intimidasi mereka (PPK PPS) tetap konsisten dengan tugas dan kewenangan” Jelasnya.

Pelaksanaan bimtek kali ini juga merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas profesinalitas PPK PPS dalam pemilihan walikota tahun 2018 dibandingkan pemilihan walikota tahun 2013. “yah, memang banyak hal yang berubah dari, terutama dari pemilihan walikota 2013 dengan pemiliha walikota 2018 dalam hal pemuktahiran data pemili itu, memang dari sisi waktu disitu lbih dipersempit waktunya 14 hari dibandingkan dengan pilwakot kemarin sekitar 1 bulan dalm hal pemuktahiran data”. Ujar Lapandri Ilahude. “tetapi kalau dalam tahapan-tahapan lain memang banyak yang berubah misalnya tentang kampanye, kemuian pencalonan, kemudian rekapitulasi yang sudah tiak ada lagi di kelurahan, sudah langsung ke-kecamatan. Itu perbedaan-perbedaan yang urgent I tiap-tiap tahapan dibandingkan dipemilihan walikota 2013”, sambung Lapandri Ilahude.

Dalam hal ini settiap anggota PPK PPS dituntut agar bekerja secara profesional sesuai prinsip kode etik. Jika kedapatan ada anggota PPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan kode etik maka KPU kabupaten kota bisa memberhentikan sementara anggota yang terbukti melanggar, ini tercantum dalam UU No. 7 2007, Hal ini juga dijelaskan oleh Lapandri Ilahude “Kalau UU No. 7 yang terbaru ini, KPU Kabupaten Kota diberikan kewenangan untuk memberhentikan sementara kepada tenaga E hook dibawah, apabila terbukti terindikasi melanggar” Ucapnya saat wawancara.

Pemilihan walikota yang sudah tidak jauh lagi Lapandri Lahude mengigatkan kepada seluruh Anggota PPK PPS untuk memperbanyak pengetahuan tentang peraturan KPU dalam pengadaan pemilihan walikota 2018 mendatang, ini juga dikatakan Lapandri Ilahude dalam ahir wawancara, “Tadi sudah kita sampaikan dan kemarin juga selam bintek ini berlangsung harus memperbanyak referensi, bukabuka peraturan KPU, karena KPPS juga butuh penguatan-penguatan ketemanteman, bagaimana mungkin memberikan penguatan KPPS sementara referensi dan pengetahuan PPS kurang” Ujar Lapandri Ilahude di akhir wawancara.

Gorontalo, 13 November 2017

Penulis: Siswandi Tamala, Mahasiwa UNG, Fakultas MIPA. Aktif di HMI (MPO)

Iklan